Tuesday, March 11, 2014

Update Aplikasi Pembukuan Bendahara Versi 4.0

Sehubungan dengan adanya peraturan baru terkait pembukuan bendahara (Perdirjen Perbendaharan Nomor PER-3/PB/2014) maka terdapat perubahan penyesuaian aplikasi dengan ketentuan dan format-format terbaru. Update aplikasi versi 4.0 dapat didownload pada menu download disamping.

Cara penggunaan dan tampilan aplikasi sebagian besar masih sama, diharapkan bisa langsung digunakan (plug and play) tidak perlu penyesuaian lagi. Beberapa perubahan pada aplikasi ini sebagai berikut:
  • Format-format pembukuan disesuaikan dengan format baru, antara lain informasi pada Halaman Depan/Sampul BKU, informasi header Buku Pembantu, format Buku Pengawasan Anggaran, format dan informasi LPJ serta Pemeriksaan Kas.
  • Pengawasan anggaran langsung diproses melalui posting transaksi, tidak perlu proses lagi.
  • Pembuatan LPJ disediakan tombol proses, tidak ketika mengaktifkan sheet LPJ.
Tidak semua format dan skenario transaksi dalam peraturan terbaru diakomodir dalam aplikasi excel ini karena keterbatasan-keterbatasan yang ada. 

Wednesday, February 19, 2014

Petunjuk Teknis Pembukuan Perdirjen Perbendaharan PER-3/PB/2014

Direktorat Perbendaharaan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertangungjawaban Bendahara. Sebagaimana Pasal 3 ayat 7 bahwa pembukuan dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sebelum adanya aplikasi dimaksud, sebagaimana ayat berikutnya (8) Bendahara masih dapat melakukan pembukuan secara manual baik dengan tulis tangan maupun dengan komputer. Perdirjen Perbendaharaan ini adalah untuk Bendahara pada satker pengelola APBN yang mengatur tentang:

  • Teknis Pembukuan Bendahara;
  • Model Buku, Format Berita Acara, Format LPJ Bendahara;
  • Pemeriksaan Kas;
  • Rekonsiliasi internal satker;
  • Penyusunan LPJ Bendahara; dan
  • Verifikasi LPJ Bendahara.

Dengan berlakunya Perdirjen Perbendaharaan ini peraturan sebelumnya nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.